KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menunjukkan komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi melalui pengembalian kerugian negara atau asset recovery.
Pada periode 2020-2024, KPK berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 2.544.426.279.509. Angka ini sudah termasuk penetapan status penggunaan (PSP) dan hibah.
Wakil Ketua KPK periode 2019-2024, Alexander Marwata, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan sumbangsih nyata hasil pemberantasan korupsi terhadap pemasukan kas negara melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Pengembalian kerugian negara melalui asset recovery ini adalah bukti nyata bahwa KPK tidak hanya menghukum para pelaku korupsi, tetapi juga memulihkan keuangan negara. Pada 2024 saja, KPK telah berhasil mengembalikan Rp 731.549.197.475,” papar Alex.
Dari 2020 hingga 2024 (per 15 Desember 2024), KPK berhasil mengembalikan kerugian negara melalui barang rampasan yang dilelang dengan total senilai Rp 113.708.194.790.
Secara lebih rinci, barang rampasan elektronik mendominasi pengembalian aset melalui lelang, dengan 553 item yang bernilai Rp 1.084.403.133.
Di sisi lain, pengembalian aset dengan nilai tertinggi berasal dari surat setoran bukan pajak (SSBP) yang tercatat pada 245 unit kendaraan yang dilelang, dengan nilai mencapai Rp 42.628.812.313.
Pada periode yang sama, KPK juga telah menyerahkan barang rampasan melalui proses hibah atau PSP kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah (KLPD) dengan total nilai Rp 834.199.311.800.
Rinciannya adalah pada 2024 (per 15 Desember 2024) sebesar Rp 259.919.564.000; 2023 sebesar Rp 140.921.224.000; 2022 sebesar Rp 118.592.568.800; 2021 sebesar Rp 177.974.707.000; dan 2020 sebesar Rp 136.791.247.000.
Khusus di 2024 (per 15 Desember 2024), KPK telah menyerahkan 159 barang rampasan yang mencakup tanah/bangunan, tanah, dan kendaraan bermotor, melalui proses PSP dan hibah kepada KLPD.
Paling banyak, KPK menyerahkan 31 barang rampasan berupa tanah/bangunan kepada Pemerintah Desa Suru, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, senilai Rp 3.957.000.000.
“Sebagai bagian dari strategi trisula pemberantasan korupsi, pengembalian asset recovery menjadi fokus utama KPK dalam upaya penindakan tindak pidana korupsi. Upaya ini tidak hanya bertujuan memulihkan kerugian negara, tetapi juga memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi,” lanjut Alex.
Adapun proses asset recovery ini dilakukan secara terintegrasi dari hulu ke hilir, yakni melalui pelacakan aset tersangka/terdakwa/terpidana; pengelolaan barang bukti berupa sitaan dan rampasan; penaksiran nilai aset untuk menentukan besaran proyeksi kerugian negara yang dapat dipulihkan; serta pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan, baik berupa uang pengganti, denda, maupun rampasan.
(Andi)
