SEBAGAI salah satu strategi trisula pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian upaya penindakan guna memberikan efek jera pada para pelaku tindak pidana korupsi (TPK).
Pada periode 2020-2024, KPK telah menangani 2.730 perkara di 5 sektor yang jadi fokus utama pemberantasan korupsi. Adapun 5 fokus utama yang dimaksud, secara rinci dijelaskan oleh Wakil Ketua KPK 2019-2024 Alexander Marwata.
“Secara kualitas, penanganan perkara oleh KPK menunjukkan adanya kesesuaian terhadap fokus area pemberantasan korupsi dalam arah kebijakan pimpinan. KPK telah menangani TPK terkait pengurusan perkara di pengadilan dan aparat penegak hukum; peruntukan hasil korupsi untuk biaya politik dalam Pilkada Serentak 2024; sektor pelayanan publik bidang kesehatan, pendidikan, dan pengadaan; suap perizinan tambang maupun pengadaan energi; dan suap yang melibatkan pelaku usaha,” jelas Alex.
Alex juga menyampaikan, dari segi kuantitas, terdapat konsistensi dalam jumlah penanganan perkara pada periode 2020-2024. Selama 5 tahun, KPK mencatat telah melakukan penyelidikan (541 perkara); penyidikan (622 perkara); penuntutan (510 perkara); perkara yang berkekuatan hukum tetap/inkracht (533 perkara;) dan pelaksanaan eksekusi (524 perkara).
“Dengan jumlah tersebut, selama kurun 2020-2024 KPK telah menetapkan tersangka sebanyak 691 tersangka, dengan 36 kali kegiatan tangkap tangan dan 29 perkara TPPU. KPK pun telah menetapkan sejumlah korporasi sebagai tersangka, yakni sebanyak 6 korporasi,” kata Alex.
Lebih lanjut, Alex menjabarkan secara khusus mengenai penanganan perkara yang telah dilakukan KPK pada 2024.
Berdasarkan data per 16 Desember 2024, KPK telah melakukan serangkaian upaya penindakan, yang terdiri atas penyelidikan sebanyak 68 perkara; penyidikan (142 perkara); penuntutan (79 perkara); perkara yang berkekuatan hukum tetap/inkracht sejumlah 83 perkara; dan pelaksanaan eksekusi sebanyak 99 perkara.
Pada 2024, KPK juga telah melakukan lima kegiatan tangkap tangan, meliputi dugaan TPK terkait pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBD Labuhanbatu; pemerasan di lingkungan Pemerintah Kota Sidoarjo; gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; pemerasan di lingkungan Pemerintah Bengkulu; dan pemerasan di lingkungan Pemerintah Pekanbaru.
Dalam periode 2020-2024, KPK juga telah menangkap enam orang yang termasuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO).
Saat ini, KPK masih terus melakukan pencarian untuk satu orang DPO tahun 2017 dan empat orang DPO pada 2020-2024.
(Andi)
