JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui memang ada modus yang dilakukan oknum kepala daerah untuk mengakali data inflasi. Hal itu dilakukan agar data inflasi tercatat bagus.
“Modus barunya, rekan-rekan kepala daerah ini langsung mendatangi kantor BPS di kabupaten atau kota di daerah masing-masing. Lalu (bilang) tolong angkanya dibuat bagus. Begitu,” kata Tito.
Modus lainnya dengan mengkondisikan pasar yang biasa dijadikan sampel survei petugas lapangan BPS. Dengan modus tersebut, oknum kepala daerah akan menginstruksikan jajarannya agar membuat gerakan yang dapat mendorong penurunan harga barang-barang secara masif. Misalnya dengan operasi pasar murah.
Adanya masalah itu cukup beralasan. Karena angka inflasi yang terkendali menjadi acuan keberhasilan kepala daerah dalam memimpin daerahnya.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga menggelontorkan insentif jumbo untuk daerah yang berhasil mengendalikan inflasi.
Badan Pusat Statistik (BPS) merespons pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengungkapkan ada sejumlah oknum kepala daerah sengaja mengakali angka inflasi di daerahnya.
Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, dalam melakukan survei Indeks Harga Konsumen (IHK) pihaknya menggunakan data metodologi tertentu yang mengacu pada standar internasional.
Amalia juga memastikan BPS senantiasa menjaga independensi pengolahan dan pengumpulan data. Oleh karena itu, dirinya memastikan proses pengumpulan data itu dilakukan secara independen dan tidak ada intervensi dari pihak lain.
Amalia juga menuturkan, data-data yang disurvei BPS memiliki kualitas yang terjamin dan dapat dibandingkan oleh yang dimiliki Kementerian/Lembaga (K/L) atau pemerintah daerah.
(Andi/katadata/idx)
