Buntut Gas Elpiji 3 Kg Langka, Pangkalan ‘Nakal’ di Banjarmasin Kena Sanksi

Foto : Imbas kelanggakan gas elpiji 3 Kg, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina melakukan operasi pasar di Kelurahan Pekapuran Raya. (prokom)

BANJARMASIN – Sanksi tegas bakal menanti pangkalan gal elpiji ‘nakal’ di Banjarmasin. Hal itu menyusul kelangkaan gal elpiji 3 Kilogram yang dikeluhkan warga dalam dua pekan terakhir.

Menyikapi hal itu, Pemerintah Kota Banjarmasin berjanji akan merekomendasikan penindakan kepada Pertamina terhadap pangkalan elpiji yang bermain ditengah situasi kelangkaan tersebut.

Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina meminta masyarakat untuk segera lapor jika menemukan pangkalan yang melakukan penyelewengan.

Termasuk menjual tidak sesuai ketentuan ataupun tidak melayani yang yang tidak di dalam daftar hingga menjual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditentukan.

Bahkan, lanjut Ibnu, sudah ada beberapa pangkalan gas elpiji yang sudah disanksi Pertamina, hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).

“Silahkan laporkan saja, supaya tepat sasaran. Jangan sampai terjadi kelangkaan seperti ini, yang tidak berhak justru mendapatkan ini,” tekannya.

Operasi pasar yang dilakukan pihaknya di 17 Kelurahan di Kota Banjarmasin bukan tanpa sebab. Pasalnya warga kian mengeluh soal kelangkaan gas elpiji 3 Kilogram.

“Ada laporan kemarin saat datang stok dikatakan habis. Atau misalnya ada juga pangkalan yang membagi tengah malam, jadi begitu datang langsung didistribusikan atau disimpan,” ujarnya.

Meski secara ketentuan nasional ada jatah 30 persen yang boleh dijual ke pihak pengecer.

Hal ini yang membuat sering terjadinya persoalan, sebab jika membandingkan data kemiskinan ekstrem, DTKS, dan data keluarga tidak mampu di Banjarmasin.

Ibnu mengklaim jumlah kuota subsidi gas elpiji 3 kilogram sebenarnya sudah jauh melampaui jumlah penduduk miskin di Banjarmasin.

“Ini kan berati yang tidak miskin pun dapat gitu, karna ada ketentuan boleh maksimum 30 persen itu,” tuturnya.

“Tapi dari pihak Pertamina sudah menyampaikan, mereka tidak sampai 30 persen tapi hanya 20 persen saja dari ketentuan yang ada,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bagiam Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Siane Apriliawati mengatakan saat ini pihaknya juga masih menunggu data pangkalan yang di PHU kan.

“Karena memang yang melakukan sanksi ini kan dari mereka. Baik dari sanksi untuk agen maupun pangkalan,” ujarnya.

“Tapi memang berdasarkan informasi, itu ada tempat yang di PHU kan,” sambungnya.

Sanksi ini pun diberikan bagi agen hingga pangkalan menjual gas elpiji 3 kilogram diluar HET, kemudian pendistribusian nya tidak tepat dan secara administrasi juga tidak melaporkan secara baik.

(ALIV/ABADI)