BANJARMASIN – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Banjarmasin menggelar aksi demonstrasi di Depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (20/9). HMI mengusung isu terkait kinerja Dinas Kesehatan Banjarmasin dalam menangani Covid-19 di Kota Banjarmasin.
Salah satu permasalahan yang diangkat oleh HMI adalah dugaan cashback pengadaan alat kesehatan (Alkes) yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
Ketua Umum HMI Cabang Banjarmasin, Nurdin Ardalepa menyebut bahwa permasalahan tersebut sudah dikaji oleh HMI selama lebih dari satu bulan. Dari hasil kajian itu lanjutnya, HMI Banjarmasin menemukan dugaan 20 Persen cashback yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dari pembelian Alat Kesehatan.
“Jika kami temukan bukti konkrit, salah satunya penggunaan anggaran Rp 10 miliar dan dugaan cashback, akan kami laporkan ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin,” ucap Nurdin Ardalepa.
Selain itu lanjutnya, para demonstran menyampaikan kajian yang telah mereka susun terkait pelaksanaan vaksinasi, HMI memiliki pandangan bahwa Puskesmas yang memprioritaskan domisili membuat masyarakat susah dalam mendapatkan vaksinasi. Sosialisasi Dinkes yang tidak maksimal lanjutnya menyebabkan masih banyak masyarakat yang takut divaksin, dan terakhir HMI menilai vaksin yang tersedia tidak sesuai dengan minat masyarakat.
Para Demonstran juga menyampaikan 7 tuntutan kepada Pemerintah antara lain menuntut pemerintah beserta pemangku kebijakan untuk memperjelas perihal informasi program vaksinasi serta mempercepat penyebarannya. Kedua menuntut transparansi anggaran Covid-19 di Kalimantan Selatan agar diketahui oleh seluruh masyarakat Kalimantan Selatan. Ketiga, memperjelas peraturan PPKM yang jelas berupa posko penyekatan, jam malam, pemadaman lampu jalan. Keempat melibatkan elemen Mahasiswa dalam program vaksinasi secara massif dalam hal ini Himpunan Mahasiswa Islam. Kelima memberikan Bantuan Sosial secara konsisten dan dengan nilai yang sesuai bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 dan kebijakan PPKM di Kalimantan Selatan. Keenam membuka dan mengawasi secara serius perihal Isolasi Terpusat Covid-19 di Kab/Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Kotabaru. Dan yang terakhir meminta kejelasan kapan berakhirnya pelaksanaan PPKM di Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Kota Baru.
Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Machli Riyadi menyangkal tuduhan mahasiswa terkait cash back pengadaan Alkes sepereti yang disampaikan oleh demonstran.
“Dari siapa cashback itu. Saya tanya balik dari siapa itu, harus jelas. Tidak pernah ada. Silahkan saja bawa ke Kejaksaan,” tutup Machli.
(IKI/MMO)
