DPRD Nilai ada Miskomunikasi Terkait Penanganan Banjir di Kabupaten Banjar

Banjir di Kabupaten Banjar.(Foto: Zay)

BANJIR yang melanda Kabupaten Banjar merendam 12 kecamatan dengan 132 desa. Tercatat, 27.522 rumah, 31.755 kepala keluarga atau 88.788 jiwa terdampak banjir.

Terkait hal itu, DPRD Banjar gelar rapat penanganan banjir dengan jajaran Pemkab Banjar.

Bacaan Lainnya

Salah satu yang menjadi sorotan adalah kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar Irwan Bora mengakui kinerja Pemkab Banjar melalui BPBD dan Dinsos masih belum terlihat nyata.

“Misalnya dapur umum untuk masyarakat terdampak banjir. Dapur umum di Mahligai Sultan Adam itu yang dibangun pribadi, bukan dari pemerintah,” ujarnya.

Ia juga mengakui ada keluhan masyarakat terkait banjir yang melanda Kabupaten Banjar, khususnya masalah bantuan logistik.

Karena itu, tegasnya, DPRD Banjar perlu melaksanakan rapat koordinasi untuk menyamakan persepsi dalam penanggulangan bencana banjir yang terjadi terjadi tiap tahun di Kabupaten Banjar.

“Penanganan bencana perlu didorong secara sistematis dan terukur agar penanggulangannya lebih baik lagi kedepannya, dan perlu membentuk satgas agar tidak lagi terjadi miskomunikasi antar stakeholder,” katanya.

Ia mengatakan, salah satu yang perlu dievaluasi adalah logistik bagi korban terdampak banjir. “Jika bisa dipenuhi maka tidak akan ada masyarakat yang teriak tidak mendapat bantuan. Perlu ada komunikasi dengan camat, lurah, serta kepala desa,” katanya.

Agar permalasahan logistik tidak kembali terulang, sejumlah anggota DPRD Banjar menyarankan agar besaran anggaran logistik untuk masyarakat terdampak bencana dilakukan penambahan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Kabupaten Banjar Ikhwansyah mengapresiasi saran dan masukan yang telah disampaikan legislatif sebagai bahan pertimbangan yang segera ditindaklanjuti dan melakukan evaluasi dalam upaya penanggulangan bencana.

“Kades, lurah, camat dan stakeholder terkait sejak awal sudah terlibat baik siang dan malam melakukan upaya penanganan hingga proses evakuasi,” katanya.

Ia mengakui Pemkab Banjar harus kembali melakukan evaluasi mengenai besaran anggaran logistik untuk masyarakat yang terdampak bencana.

“Kita juga sepakat mengenai usulan pembentukan satgas, tentunya ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu, hingga mempelajari pedoman terkait pembentukannya sesuai regulasi yang berlaku,” katanya.

(Andi)

Pos terkait