BANJARMASIN – Rancangan Undang-Undang (RUU) pemindahan ibukota Provinsi Kalsel dari Banjarmasin ke Banjarbari resmi disetujui DPR RI.
Selain pemindahan ibukota Kalsel , ada 6 RUU Provinsi yang resmi disetujui ini antara lain RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan, RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara, RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah, RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara, RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat, dan RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam RUU Kalimantan Selatan bab II pasal 4 menyebutkan, Ibu Kota Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru.
Lantas bagaimana nasib perekonomian Kota berjuluk Seribu Sungai jika nantinya Ibu Kota Provinsi resmi berpindah ke Banjarbaru?
Ahli Ekonomi sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lambung Mangkurat, Prof. Handry Imansyah mengatakan, memang ada dampak ekonomi yang bakal dirasakan Banjarmasin akibat pemindahan Ibu Kota ke Banjarbaru
“Memang akan berdampak ekonomi untuk Banjarmasin. Namun hanya dalam jangka pendek,” katanya
Menurutnya, dampak ekonomi hanya terasa dalam jangka pendek karena letak Banjarmasin yang sangat strategis dan berdekatan dengan pelabuhan.
“Banjarmasin merupakan kota yang memiliki lokasi dan fungsi strategis selama ini. Fungsi dan lokasi tersebut tidak akan begitu saja dapat digantikan oleh Kota Banjarbaru. Kota Banjarmasin berfungsi sebagai pintu gerbang dengan pelabuhannya yang merupakan pintu masuk ke Provinsi Kalsel,” ujar Prof. Handry , Senin (21/2) pagi.

Lebih lanjut Prof. Handry menjelaskan secara de facto kegiatan administrasi pemerintahan sudah pindah ke Banjarbaru sejak lama. Namun kegiatan perekonomian tetap berlangsung di Kota Banjarmasin.
Tidak hanya itu, perpindahan Ibu Kota Provinsi ini kata Prof. Handry tidak akan berefek signifikan pada sektor perekonomian di Kota Banjarmasin.
“Banjarmasin masih akan berperan sebagai kota perdagangan dan bisnis yang selama ini menjadi penopang kegiatan ekonomi,” ungkapnya.
Selain itu, Banjarmasin juga didukung berbagai sektor seperti sektor transportasi, logistik , manufaktur dan sektor jasa lainnya untuk mendukung sektor perdagangan.
Lebih jauh Prof. Handry menyebutkan, untuk mendukung investasi serta perkembangan perekonomian di Banjarmasin, diperlukan perbaikan sarana transportasi dan layanan publik.
“Persoalan yang sangat penting dan mendasar bagi kota Banjarmasin supaya tetap menarik bagi hunian penduduknya dan investasi adalah memperbaiki sarana transportasi publik dan ketersediaan berbagai pelayanan publik perkotaan. Sehingga memperbaiki amenities (fasilitas) bagi penduduknya dan menarik investor karena pertumbuhan penduduk,” tutupnya.
(PUT/MMO)