BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin resmi menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Kebijakan ini menekankan pentingnya penghematan anggaran, termasuk melalui penyesuaian belanja transfer dari Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU-SG) yang mencapai Rp6 miliar.
Efisiensi paling signifikan terjadi di Dinas PUPR, mengikuti ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025. Namun, penghematan tidak berhenti di sana.
Menurut Kepala BPKPAD Banjarmasin, Edy Wibowo, Pemko akan memangkas belanja-belanja seremonial yang dinilai tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik. Mulai dari studi banding, percetakan dokumen, alat tulis kantor, hingga rapat di luar kantor dan honor narasumber ikut disisir.
“Kita akan segera mengeluarkan surat edaran sebagai panduan resmi. Intinya, belanja yang kurang esensial akan dipangkas dan difokuskan ke program yang langsung menyentuh masyarakat,” jelas Edy.
Tak hanya itu, Pemko juga berhenti menggunakan jasa event organizer (EO) untuk penyelenggaraan acara dan akan lebih selektif dalam pengadaan teknologi non-inti pemerintahan. Lisensi aplikasi tambahan dan pembelian perangkat keras yang tidak mendukung operasional utama bakal dieliminasi dari daftar belanja.
Seleksi ketat juga berlaku untuk hibah, baik uang, barang, maupun jasa. Hanya penerima yang benar-benar memenuhi kriteria dan memiliki dampak signifikan terhadap pelayanan publik yang akan diprioritaskan.
Di lingkup operasional kantor, efisiensi juga menyasar penggunaan air, telepon, internet, dan listrik. Seluruh perangkat kantor yang tidak digunakan akan dimatikan pasca jam kerja guna menekan pemborosan.
“Kita masih menghitung secara rinci besaran efisiensi yang bisa dicapai. Tapi yang jelas, arah kebijakan ini adalah efisiensi untuk efektivitas,” tegas Edy.
Langkah tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemko Banjarmasin tidak hanya patuh terhadap arahan pusat, tetapi juga serius membenahi arah belanja agar lebih tepat guna, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.