BANJARMASIN – Rapat Paripurna TK II persetujuan bersama penetapan empat Perda di DPRD Banjarmasin, Kamis (16/3), dikeluhkan wakil rakyat.
Beberapa anggota dewan interupsi kepada pimpinan rapat, termasuk wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Noor, karena ada pimpinan SKPD terkait tidak hadir.
Padahal, agenda rapat sangat penting perihal persetujuan bersama penetapan beberapa Perda, yakni Perda Penanggulangan Kemiskinan, Perda Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Perda Pengembangan Ekonomi Kreatif, dan Perda Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Masyarakat.
“Kami kecewa karena ini Perda yang harus dijaga Pemerintah Kota Banjarmasin termasuk kepala dinasnya. Sedangkan kita untuk kehadiran ini disuruh hadir, tapi kepala dinas tidak ada yang hadir dan tidak ada alasan. Apalagi tadi ada dijawab lagi sakit, seharusnya dari awal ada infonya,” tegas anggota Komisi III DPRD Banjarmasin Aliansyah.
Kekecewaan serupa juga anggota Komisi II DPRD Banjarmasin Zainal Hakim, yang menilai seharusnya ini menjadi atensi serius SKPD Pemkot.
“Kami mengingatkan kejadian ini bukan yang pertama dan ini harus jadi atensi Pemkot. Jangan dianggap remeh hal seperti ini,” tegasnya.
Menurutnya, SKPD terkait harus hadir sehingga bisa lebih mendapatkan informasi yang lebih mendalam terkait hasil pembahasan pansus.
“Paripurna kesepakatan dari pemeritah kota dan DPRD. Kit berharap sampai ke tingkat SKPD bisa disepakati sama-sama bukan hanya dari tingkat kepala daerah, karena yang menjalankan adalah SKPD,” ungkapnya.
Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Noor berdalih absennya beberapa SKPD lantaran ada kesibukan pekerjaan.
“Setelah musim pandemi ini seluruh kegiatan bergerak, ada penghargaan, kerjasama. Semua SKPD melakukan perjalanan dinas. Kita evaluasi lagi, semoga seterusnya tidak lagi seperti ini,” katanya.
Diantara mereka yang tidak hadir, yakni Kepala Dinsos Banjarmasin Dolly Syahbana, Plt Kepala Kesbangpol Machli Riyadi, serta Kepala Dinas Damkar (DPKP) Budi Setiawan.
(ALV/ABD)
