BANJARMASIN – Proses pengerjaan Jembatan HKSN sepertinya meleset dari jadwal. Sebab, hingga saat ini masih terkendala lahan yang belum sepenuhnya selesai dibebaskan.
Ada sejumlah bangunan milik warga yang belum mau dibebaskan dengan alasan harga yang ditawar Pemkot Banjarmasin terlalu murah.
Komisi III DPRD Kota Banjarmasin menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim), untuk mengetahui sejauh mana persoalan ini bisa menyebabkan terlambatnya penyelesaian proyek Jembatan HKSN.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Jembatan Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Thomas Sigit Mugianto menjelaskan, sampai saat ini proses pengerjaan penyelesaian jembatan terus dikebut. Selain itu, proses pembebasan lahan pun tengah diselesaikan.
Thomas Sigit menyebutkan, setidaknya ada tiga bangunan di Jalan Kuin Ceruruk yang sampai saat ini belum menemui kata sepakat, terutama soal jumlah pembayaran ganti untung.
“Proses pengerjaannya tetap berjalan sampai saat ini. Hanya saja, kita tengah menyelesaikan proses pembebasan lahan, yang tersisa tiga bangunan rumah,” ucapnya, usai mengikuti RDP dengan Komisi III.
Terkait jumlah ganti untung yang dianggap pemilik bangunan terlalu kecil lanjut Sigit, Tim Apresial sudah melakukan kajian yang mendalam. Sehingga jumlah yang diterbitkan Tim Apresial sudah memenuhi standar penilaian.
“Saya percaya Tim Apresial memberikan penilaian yang baik. Sebab, mereka menilai apa adanya berdasarkan bangunan. Terkait hal ini pula, kita pun sudah mensosialisasikan rencana pembangunannya jauh-jauh hari,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, M Isnaini, menyayangkan keterlambatan penyelesaian pembangunan Jembatan HKSN karena masih terkendala beberapa persil bangunan yang belum sepakat soal harga ganti untung.
“Harusnya direncanakan dengan baik. Lahan harus dibebaskan terlebih dahulu sesuai dengan perencanaan. Baru dimulai pekerjaan pembangunan,” ucapnya.
Politisi Partai Gerindra ini secara tegas mengatakan, pihaknya cukup kecewa dengan kondisi seperti ini bahkan Isnaini mengancam tidak akan menganggarkan lagi untuk pembangunan Jembatan HKSN.
“Masyarakat ingin segera menikmati hasil pekerjaan jembatan. Apalagi, pembangunan Jembatan HKSN sudah dua tahun. Hingga kini belum juga selesai. Jadi pemerintah harus segera menyikapinya. Kalau tidak, kita di dewan tidak akan lagi menganggarkan,” tutupnya.
(MMO)
