KONFLIK agraria adalah salah satu isu yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM setiap tahun, dengan total 2.639 kasus yang tercatat hingga Agustus 2024.
Isu ini bersumber dari pertentangan klaim atas penguasaan, pemanfaatan, dan kepemilikan sumber daya agraria, termasuk tanah, hutan, dan lahan yang dimanfaatkan untuk proyek infrastruktur, perkebunan, pertambangan, dan energi.
Meski ada kemajuan, seperti penetapan hutan adat melalui SK Menteri LHK, masih banyak wilayah adat yang belum diakui.
Konflik agraria ini melibatkan kementerian dan lembaga terkait, dengan data per Maret 2024 menunjukkan adanya 1.385 kasus konflik yang terdaftar di klaster kementerian ATR/BPN, BUMN, LHK, serta lintas kementerian.
Komnas HAM melihat konflik agraria ini sebagai penghalang pemenuhan HAM, karena akses terhadap sumber agraria sangat penting bagi kesejahteraan, sumber penghidupan, serta kualitas hidup masyarakat. Konflik seringkali berujung pada kekerasan, pengusiran, dan diskriminasi, yang menghambat keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan.
Sebagai tindak lanjut, Komnas HAM menetapkan isu konflik agraria sebagai isu strategis dan membentuk Tim Agraria dengan mandat utama menyusun Kajian Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria berbasis HAM.
Peta Jalan ini berperan sebagai panduan bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk menjalankan kewajiban HAM dalam menyelesaikan konflik agraria dengan adil, menegakkan hak masyarakat atas sumber daya agraria, dan mewujudkan keadilan sosial yang menjadi hak setiap warga negara.
(Andi)
