BANJARMASIN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin menggelar launching megah pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Banjarmasin 2024, Sabtu (8/6) malam.
Selain panggung yang besar, acara yang digarap Event Organizer (EO) Elite tersebut, juga mendatangkan artis ibukota Budi Doremi dan artis lokal.
Ketua KPU Banjarmasin, Rusnailah mengklaim, maksud dan tujuannya mengundang artis Ibu Kota hanya ingin memaknai pesta demokrasi ini dengan kegembiraan. Bersenang-senang tanpa kesedihan.
“Maka dari itu kita undang Budi Doremi agar bisa berbahagia semuanya. Tadi kan bahagia ya semua ya? Bisa nyanyi dan goyang bersama semuanya,” ujarnya, kepada awak media usai kegiatan.
Disinggung soal anggaran yang dihabiskan untuk kemeriahan itu, Rusnailah mengaku tidak mengetahui secara pasti. Namun diklaimnya, anggaran itu sesuai dengan pagu yang tersedia.
“Yang jelas logis saja. Semuanya kita sajikan untuk seluruh masyarakat kota Banjarmasin,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, pengamat dan Kordinator Jaringan Demokrasi Indonesia Kalsel, Samahuddin Muharram menilai kegiatan itu, dianggap menghambur-hamburkan anggaran dan tidak ada urgensinya.
“Urgensinya tidak ada. Itu masuk pemborosan uang negara,” tegasnya saat dikonfirmasi, amnesia.id, Senin (10/6) siang.
Seharusnya, kata Samahuddin, KPU Banjarmasin harus lebih mengutamakan sosialisasi kegiatan, dari pada mengundang artis ibukota.
“Dari pada menghabiskan uang negara lebih baik mencari kegiatan yang bersifat mempunyai nilai-nilai budaya lokal, kemudian memastikan masyarakat itu memahami,” tekannya.
Menurutnya launching Pilwali Banjarmasin bukan hanya fokus dengan seremonial saja. Melainkan pada sasaran yang ingin dicapai.
“Sasarannya itu bagaimana terbangun tingkat partisipasi di Pilkada. Jadi harus memberikan pesan-pesan moral. Jadi menurut saya itu tidak menyentuh pesan-pesan demokrasi akan dibangun oleh KPU,” cecar mantan Ketua KPU Provinsi Kalsel itu.
Disisi lain, lanjut Samahuddin, seharusnya KPU Banjarmasin mengehmat anggaran ditengah kondisi keuangan pemerintah yang belum stabil.
“KPU harus menghemat uang negara. Jangan memperlihatkan kegiatan KPU yang ceremonial yang memakan biaya,” tutupnya.
(ALIV/ABADI)