BANJARMASIN – Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang diluncurkan Presiden Jokowi sejak tahun 2020 hingga kini masih belum dirasakan sepenuhnya masyarakat Banjarmasin.
Berdasarkan penelusuran amnesia.id salah satu warga yang belum tersentuh bantuan modal untuk UMKM adalah Sabariah.
Warga Mantuil yang merupakan penjual sayur di pasar Baimbai Kelayan Banjarmasin Selatan itu mengaku sudah pernah melakukan pengurusan untuk bantuan tersebut. Namun belum pernah terealisasi.
“Sudah 10 tahun lebih berjualan di pasar tapi tidak pernah dapat bantuan itu padahal sudah diurus berkas-berkasnya oleh anak aku tapi tidak ada perhatian juga,” ucapnya penuh harapan.
“Mereka tidak pernah melihat langsung kondisi saya di pasar berjualan,” akunya.
Padahal setiap bulannya Sarbiah harus mengeluarkan biaya sewa tempat jualan di pasar. “Keuntungan ada aja sedikit tapi habis bayar sewa lapak jualan 400 ribu ini yang bikin kita susah,” katanya.
Bantuan UMKM milik pemerintah itu dinilai Sarbiah melalui anaknya Muchtar banyak salah sasaran.
“Rata-rata yang menerima bantuan itu justru ada orang-orang mampu sedangkan kami yang memiliki usaha kecil seperti ini justru sulit mendapatkannya,” bebernya kepada amenesia.id Rabu (22/9).
Upaya sudah dilakukan Muchtar untuk membantu ibunya untuk ikut program BPUM. Beberapa kali mengurus namun tetap saja nihil. Bahkan ia merasa dilempar kesana sini saat mengkonfirmasi perihal bantuan tersebut.
“Sudah bolak balik urus ke RT minta surat pengantar dan lainnya dari kelurahan dan Dinas Sosial tapi waktu pencairan tahap 2 ibu saya justru tidak dapat lagi,” jelasnya.
Terpisah Dinas Koperasi dan UKM Banjarmasin berdalih hanya menerima data dari ketua RT saja lantaran keterbatasan personil di kantornya.
Sehingga usulan yang masuk sebagai penerima bantuan permodalan tidak bisa dilakukan pengecekan lapangan.
“Kami kekurangan personil hanya ada 6 pegawai saja makanya tidak bisa survey langsung dan mengawasi hal itu jadi kita limpahkan ke RT saja,” ujar Pegawai Bidang Analisis UMKM Mahyuni saat ditemui Kamis (23/9) siang.
Ironisnya, selain mendengar banyak keluhan masyarakat yang tidak mendapatkan program tersebut. Mahyuni juga mengakui mengetahui penyaluran bantuan juga salah sasaran.
“Memang banyak keluhan masyarakat juga yang tak dapat bantuan padahal usahanya jelas ada, tapi yang dapat malah tidak ada usahanya mungkin itu tadi verifikasi di RT tidak tahu seperti apa,” sanggahnya.
Ditanya terkait berapa besaran bantuan BPUM Banjarmasin pihaknya mengaku tak mengetahui perihal tersebut, Dinas Koperasi hanya berfungsi sebagai pengusul.
Berdasarkan data yang didapat dana bantuan BPUM atau BLT UMKM pada tahun 2020 periode Agustus hingga Desember tahap pertama ada sekitar 5.069 UMKM yang tersalur, sementara 2021 periode April – September tahap dua yakni 21.727 UMKM yang terbantu.
(ALV/ADI)