PERUBAHAN iklim bukan lagi sekadar prediksi ilmiah; kini dapat menyaksikan dampaknya secara langsung.
Di tengah kekhawatiran akan keberlanjutan deforestasi yang semakin parah, media sosial ramai membahas upaya dan rencana pemerintah menyiapkan lahan hutan yang luasnya dua kali lipat Pulau Jawa. Lahan ini disinyalir akan dimanfaatkan sebagai sumber ketahanan pangan, energi, dan udara.
Tidak dapat disangkal, jika ditinjau dari kalkulasi ekonomi, hutan seluas 20 juta hektare yang difungsikan secara maksimal untuk Program Pengembangan Pertanian Terpadu (P3T) tentu akan berdampak positif bagi pendapatan negara.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memperkirakan potensi sekitar 1,1 juta hektare lahan yang bisa menghasilkan hingga 3,5 juta ton beras per tahun dari budidaya padi gogo. Jumlah ini setara dengan total impor beras Indonesia pada 2023.
Selain itu, pemerintah juga berencana menanam pohon aren sebagai sumber bioetanol. “Satu hektare aren mampu menghasilkan 24 ribu kiloliter bioetanol. Jika kita menanam 1,5 juta hektare aren, kita bisa menghasilkan 24 juta kiloliter bioetanol, yang dapat menggantikan impor BBM sebesar 26 juta kiloliter,” kata Menhut.
Berdasarkan realitas di atas, Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menawarkan alternatif yang lebih solutif dibandingkan pembukaan lahan baru seluas 20 juta hektare seperti yang direncanakan.
Menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN), pada tahun 2019 terdapat 20,5 juta hektare lahan tidur atau tidak produktif di Indonesia.
Sementara itu, Balitbang Kementerian Pertanian (Kementan) pada tahun 2015 mencatat luas lahan marginal mencapai 157,2 juta hektare.
Lahan tidur dan marginal adalah sumber daya yang berpotensi besar tetapi belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga bila dibiarkan terus-menerus akan menjadi kerugian besar.
Ketua Umum PB PMII M Shofiyulloh Cokro mengatakan, langkah pemerintah memperkuat ketahanan pangan sangatlah positif karena dapat meningkatkan pendapatan negara sekaligus menekan impor pangan.
Namun, identifikasi 20 juta hektare lahan hutan untuk ketahanan pangan dan energi berisiko menambah daftar kasus deforestasi baru.
Oleh karena itu, PB PMII mendorong pemerintah untuk mengkaji lebih lanjut dan membuka ruang diskusi demi merumuskan solusi alternatif terkait proyek 20 juta hektare hutan untuk food estate dan energi.
“Pemerintah seharusnya mengkaji lebih lanjut terkait proyek 20 juta hektare hutan untuk food estate dan energi. Dampak buruk dari aktivitas deforestasi ini berpotensi merusak kekayaan alam, merugikan masyarakat, serta memperburuk krisis iklim. Kami telah melakukan kajian internal sebagai upaya menyikapi rencana pembukaan hutan seluas 20 juta hektare tersebut,” ujar Shofiyulloh.
Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan PB PMII Awal Madani Malla menegaskan, pembukaan 20 juta hektare hutan akan melepaskan emisi dalam skala sangat besar, yang pada akhirnya dapat memicu bencana ekologis.
“PB PMII siap membuka ruang diskusi dengan pemerintah untuk membahas langkah-langkah strategis,” tegasnya.
(Andi)
