BANJARMASIN – Belum efektifnya pemulihan pasca Banjir di beberapa daerah di Kalimantan Selatan harus menjadi catatan serius pemerintah untuk segera tancap gas melakukan perbaikan khususnya soal infrastruktur penunjang aktifitas masyarakat.
“Berilah skala prioritas untuk penanggulangan banjir ini, jangan hanya fokus penanggulangan pandemi Covid-19 saja,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel H Rosehan NB pada Kamis (16/9) malam.
Ia menilai Pemerintah Provinsi lamban dalam penanganan pembangunan rehab-rekon pascabanjir khususnya perbaikan jalan rusak dan fasilitas lainnya yang terjadi di sejumlah wilayah terdampak cukup parah.
“Misal Batola ruas jalan Handil Bakti, Kabupaten Banjar di Martapura Lama dan Jalan Gubernur Syarkawi, HSU, HSS serta Tanah Laut dan daerah lainnya yang terdampak banjir harus dilihat dan turun kelapangan,” papar Rosehan kepada amensia.id saat di temui di rumahnya.
selain itu, pemerintah dianggap belum bisa menyesuaikan soal anggaran penganggulangan pembangunan pasca banjir.
“Contoh, dulu banjir parah ada di Martapura Lama, tapi hanya 2,5 Miliyar saja anggaran, apa yang kita harapakan angka segitu dengan kerusakan banjir yang sangat panjang, harusnya pemerintah sepadan lah dengan anggaran yang dikeluarkan,” ujarnya.
Rosehan turut menghimbau peran masyarakat agar bisa tetap disiplin dan mengurangi kebiasaan buruk terhadap lingkungan.
“Langkah paling efektif warga tidak membuang sampah, membersihkan selokan pada musim kering kemarin,” pinta Mantan Wakil Gubernur Kalsel.
Lebih jauh Rosehan menjelaskan, peningkatan sumber daya manusia dapat dilakukan agar penanggulangan dampak yang terjadi bisa diminimalisir.
“Ada ORARI, RAPI, Manggala Agni, Recue dan Relawan lainnya beri mereka pengetahuan untuk mengefektifitaskan kejadian dilapangan sehingga mereka lebih handal saat ada bencana khususnya banjir,” pungkasnya.
Politisi PDI-Perjuangan itu juga mengkritik pendataan Dinas Sosial soal akurasi bantuan yang diberikan saat terjadi bencana.
“Dinas Sosial harusnya betul-betul mengarahkan anggaran, data yang dikelola oleh Dinsos harus lebih cepat perbaharuannya jangan sampai orang sudah lama meninggal dapat sumbangan saat ada bencana contoh lah banjir kemarin,” tutupnya.
(ALV/ADI)
