BANJARMASIN – Tidak dijalankannya sanksi mutasi kepada dua oknum ASN Pemko Banjarmasin yang terbukti melakukan ‘cinta terlarang’ mendapat sorotan tajam Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, M Isnaini.
Ia mengatakan integritas pemerintah kota khususnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Diklat Kota dipertaruhkan dalam menindak pegawainya yang bermasalah.
“Seharusnya memberikan efek jera bagi oknum ASN yang terbukti melakukan perselingkuhan, karena itu melanggar norma-norma ASN dan pemerintahan,” tegasnya kepada media ini, Kamis (9/1) siang.
Politisi fraksi Gerindra ini kecewa jika sanksi mutasi tidak dijalankan sepenuhnya. “Haruslah benar-benar diterapkan. Jangan ada hal-hal yang sifatnya hanya kamuflase, apabila sudah tidak lagi ribut maka yang bersangkutan dikembalikan ke posisi semula,” cecarnya.
Jika sanksi tersebut tidak berlaku, persoalan ini merupakan hal buruk bagi semua, terlebih oknum ASN tidak diberikan sanksi yang sesuai.
“Kalau seperti itu Pemko dianggap tidak tegas, serta jangan pilih kasih dalam memberikan sanksi kepada pelanggar etika ASN,” tekanya.
Isnaini juga dengan tegas akan memerintahkan Komisi I untuk memanggil BKD Diklat untuk menuntaskan persoalan penjatuhan hukuman disiplin tersebut.
“Kami akan meminta komisi I untuk bisa memanggil BKD Diklat Kota Banjarmasin, seperti apa permasalahannya apa yang menjadi kendala dan bagaimana tindak lanjut untuk kedepan,” tandasnya.