BANJARMASIN – Pengurus Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kalimantan Selatan mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kamis (2/9) siang.
Para pengusaha armada angkutan barang itu ditemui langsung Wakil Ketua I DPRD Kalsel Muhammad Syarifuddin.
Mereka menyampaikan kondisi yang dialami saat ini. Dimana para sopir truk kesulitan mendapatkan solar di Stasion Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) hingga berdampak pada keterlambatan distribusi logistik ke tempat tujuan.
Selain itu juga, pengurus Aptrindo mengeluhkan kinerja Satgas BBM yang tak terlihat taringnya. Padahal praktek pelansiran masih marak terjadi di SPBU mengambil jatah solar subsidi.
“Kalo satgas bekerja maksimal pasti tidak ada keributan di SPBU. Jika satgas menjalankan tugasnya dengan benar kita yakin SPBU tidak kehabisan solar,” ucap Ketua Aptrindo Kalsel Ali Musa Siregar.
Terkait Anggota Tim Satgas BBM bentukan Pemerintah Provinsi. Hingga sekarang Ali Musa belum mengetahui siapa saja orangnya. Padahal pihaknya salah satu penggagas.
“Saya terus terang sampai sekarang belum dapat informasi soal susunan Satgas, padahal seyogyanya saya sebagai penggagas harusnya tahu. Ini ada apa,” tanyanya ke Syarifuddin.
Menanggapi keluhan tersebut, pria yang akrab disapa Bang Dhin itu mengakui kinerja satgas masih belum optimal lantaran baru dibentuk.
Namun demikian, politisi PDI Perjuangan meminta satgas BBM dapat segera bekerja merespon persoalan yang menimpa para sopir truk angkutan barang.
“Satgas ini kan baru saja dibentuk, kita belum melihat bagaimana kinerjanya dan kita hanya menyampaikan saran saatnya bergerak menyiapkan kinerjanya agar teman-teman sopir bisa merasakan hasil kerja satgas,” kata bang Dhin.
Legislator muda ini juga menghimbau kepada setiap SPBU untuk memprioritaskan armada angkutan barang, terlebih yang berada di area pelabuhan.
“Setiap SPBU yang notabennya melayani BBM bersubsidi harusnya lebih mementingkan para sopir truk khususnya di pelabuhan Tri Sakti yang mengangkut kebutuhan pokok lintas daerah. Jika tidak dilakukan akan terus terjadi kesenjangan dan hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya.
Persoalan ini bukan kali pertama dialami pemilik dan sopir truk. Tetapi tidak pernah terselesaikan dengan baik.
Aptrindo Kalsel yang memiliki armada sebanyak 600 unit pernah mengusulkan pemberlakuan Fuel Card atau pembelian dengan sistem kartu atau non tunai.
agar semua sopir truk bisa bekerja tanpa berbagai hambatan. Salah satunya antrian panjang tanpa ada kepastian. Namun sampai saat ini hal tersebut tidak pernah direalisasikan oleh pemangku kebijakan.
(ALV/ADI)
