BANJARMASIN – Komisi I DPRD Banjarmasin memanggil Satuan Polisi Pamong Praja Banjarmasin, Dinas Pariwisata, dan manajemen THM Beluga terkait pelaggaran Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tempat Hiburan Malam, Karoke keluarga, Biliar dan arena ketangkasan lainnya yang wajib tutup pada malam Jumat, bulan Ramadhan dan Hari besar keagamaan serta Nasional.
Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin Saut Nathan Samosir mengatakan, pihaknya telah menyampaikan kepada manajemen Beluga agar mematuhi Perda yang telah ditetapkan.
Tak hanya manajemen Beluga, Politisi PDI Perjuangan ini juga meminta agar Satpol PP Banjarmasin melakukan pengawasan maksimal terhadap semua usaha hiburan malam di Banjarmasin.
“Kita sudah satu persepsi, jika ada usaha baik lounge, cafe, dan lainnya yang ada live musik atau musik hidup masuk kategori THM. Itu sudah tertuang di Perda. Semua harus patuh dengan aturan tidak buka malam Jumat,” ucap Saut Nathan Samosir.
Dijelaskan Saut, Pol PP Banjarmasin wajib melakukan pengawasan maksimal terhadap semua usaha agar bisa mematuhi Perda yang telah dibuat dan berani bertindak tegas jika ada usaha yang tidak patuh dan sulit dibina.
Terpisah Kasi Penindakan Satpol PP Banjarmasin Mulyadi menepis jika pihaknya dikatakan tidak maksimal dalam pengawasan dan penegakkan Perda Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2016.
“Kami sudah cukup maksimal. Surat pemberitahuan juga sudah disampaikan. Mungkin ada yang terlewatkan patroli di lapangan,” ucapnya.
Dijelaskan Mulyadi, tak hanya lounge, sesuai Perda, usaha cafe yang ada live musik masuk kategori THM, dan sesuai aturan dilarang buka pada malam Jumat.
“Jika ada musik tidak boleh buka pada malam Jumat,” jelasnya.
Sementara itu Supervisor Beluga Dimas meminta maaf atas beroperasinya Beluga pada malam Jumat lalu. Padahal sebelumnya, Dimas ngotot menyatakan Beluga bukan THM sehingga tidak termasuk kategori yang dilarang dalam Perda.
“Saya minta maaf. Malam jumat kita tanpa musik,” tutupnya.
(MMO)
