BANJARMASIN – Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfhi Saifuddin rela terbang ke Jakarta untuk menyambangi kantor DPR RI di Senayan.
Kunjungan Politisi Partai Gerindra itu untuk menyampaikan aspirasi terkait penganggaran gaji guru honorer di daerah kepada anggota Komisi X.
Penyampaian aspirasi ini sendiri merupakan inisiatif Lutfi dalam memperjuangkan hak para guru honorer di Kalimantan Selatan yang dijanjikan Pemerintah Pusat.
“Kita menagih janji mas Nadim Makarim yang berjanji untuk menganggarkan gaji guru honorer ke dalam APBN,” ucap Lutfhi saat dihubungi via telepon, Senin (10/1) malam.
Pembayaran gaji guru honorer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai sangat memberatkan.
Pasalnya, dengan jumlah 6.000 guru honorer saat ini dapat menyedot keuangan daerah yang berdampak pada pembangunan sarana prasarana unit pendidikan.
“Untuk menggaji guru honorer sekitar Rp 90Milyar. Artinya sangat membebani biaya pendidikan kita yang mana akibatnya pada peningkatan mutu sarana dan prasarana jadi terhambat,” ujar Legislator vokal tersebut.
“Jujur saja di 2017 setelah perpindahan kewenangan banyak sekolah yang rusak Bahkan akses pendidikan juga kurang dan belum bisa kita penuhi karena habis membayar guru honorer,” tambahnya.
Tidak hanya itu, menurut Lutfi Pemerintah pusat sebaiknya dalam menetapkan sebuah kebijakan harus diikuti dengan bantuan keuangan, jangan hanya membebani dan merugikan daerah.
“Pemerintah kalau mengeluarkan kebijakan harus juga memikirkan bagaimana pemerintah daerah,” ujar Anggota DPRD Kalsel dua periode.
Dengan adanya realisasi pembayaran gaji guru honorer melalui APBN diharapkan dapat meningkatkan derajat pendidikan masyarakat di Kalsel demi mempersiapkan generasi muda produktif serta berdaya saing di masa yang akan datang.
“Tentu anggaran sebesar itu tentunya sangat diperlukan membangun anak muda kita menghadapi bonus demografi di 2045 mendatang,” pungkas Lutfi.
(PUT/ADI)
