LEBIH dari 300 pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dari berbagai wilayah yang telah mengajukan proposal kesediaan mulai diundang untuk mengikuti desk Sekolah Rakyat.
Agenda utama kegiatan ini adalah memastikan legalitas lahan kesiapan sarana dan prasarana serta beberapa hal untuk memulai penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
“Desk penyelenggaraan Sekolah Rakyat, bersama tim berbagai kementerian/lembaga terkait bertemu perwakilan provinsi, walikota dan bupati untuk memberikan informasi dan mendiskusikan hal yang perlu dipersiapkan dalam rangka penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Mengacu pada arahan Presiden Prabowo Subianto, Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai dibuka pada tahun ajaran baru 2025/2026 ini.
Terkait dengan desk Sekolah Rakyat, Mensos menyampaikan bahwa pembangunan gedung sekolah akan dilakukan oleh negara. “Tahun ini dimulai pembangunannya di 200 titik, baik di kabupaten/kota maupun di provinsi,” katanya.
Untuk yang pembangunan baru direncanakan Sekolah Rakyat akan memulai pembelajaran tahun depan. Sedangkan untuk tahun ini Sekolah Rakyat akan dibuka dengan memanfaatkan gedung yang telah ada.
Untuk kebutuhan tenaga pengajar, Gus Ipul menegaskan bahwa proses rekrutmen guru akan dikoordinasikan oleh Kemendidasmen.
Ia menambahkan ada empat skema rekrutmen yang disiapkan. Pertama, dari unsur PNS, PPPK penuh waktu dan berikutnya PPPK paruh waktu. “Jika ketiganya ini belum cukup, maka dipertimbangkan merekrut guru-guru yang telah PPG,” kata dia.
Adapun sasaran dari Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari keluarga miskin dengan peringkat terbawah yang terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN). “Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi yang di desil 1 dan desil 2 peringkat terbawah,” kata Gus Ipul.
(Andi)
