BANJARMASIN – Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait polemik yang mencuat di lingkungan parlemen mengenai ketidakhadirannya pada rapat pembahasan anggaran yang sebelumnya menuai kritik.
Dalam klarifikasinya, Rikval menyatakan sangat menghormati kebebasan berpendapat dari siapapun. Namun, ia menilai tudingan yang menyebut dirinya melanggar sumpah jabatan terlalu berlebihan.
“Menghormati kebebasan pendapat dari siapapun, namun pernyataan yang menuding melanggar sumpah jabatan terkesan sarat akan politis,” tulisnya.
Anehnya, Rikval justru balik menuding, kegaduhan yang terjadi di gedung wakil rakyat Banjarmasin dipicu dari rekan sejawatnya sendiri.
“Dipicu oleh kekecewaan pihak tertentu yang kesulitan menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam memimpin rapat, meskipun sudah berpengalaman di periode sebelumnya karena sudah bekali – kali terpilih menjadi anggota DPRD Kota Banjarmasin.” tuding Rikval.
Bahkan dengan percaya diri, Rikval menyampaikan kegaduhan yang terjadi saat ini memang sengaja dibuat untuk membangun opini tidak baik.
“Narasi tersebut sengaja dimunculkan saat kami tengah menggarap isu – isu penting rakyat. Ini adalah manuver yang tidak etis dan harus dipertanyakan apa tujuan sebenarnya dari kegaduhan ini,” dalihnya.
Politisi partai Golkar itu mengatakan, ketidakhadiran dirinya pada rapat pembahasan uang rakyat dan memilih memenuhi undangan Gubernur Kalsel sesuatu yang wajar dan lazim dilakukan.
“Masyarakat Banjarmasin berhak mengetahui fakta sebenarnya. Sesuai aturan dan lazimnya Ketua menghadiri undangan resmi kegiatan mewakili lembaga adalah sah dan perlu,” kata Rikval.
“Pembahasan rapat selalu dapat dilakukan bergantian atau diwakilkan oleh Wakil Ketua, seperti yang sudah di lakukan berulang kali di periode sebelumnya,” lanjutnya.
Ironis, Rikval justru mempertanyakan mekanisme yang sebelumnya berjalan normal kini menjadi permasalahan.
Padahal kesepakatan sudah terjadi di Badan Musyawarah yang memutuskan, seluruh Badan Anggaran dilarang bepergian ke luar kota selama pembahasan rancangan APBD 2026.
“Mengapa mekanisme yang sebelumnya berjalan lancar kini tiba – tiba menjadi masalah besar? Kami persilakan publik cek data absensi pembahasan periode – periode sebelumnya. Tidak pernah menjadi masalah Ketua berhalangan hadir mewakili lembaga dan diwakilkan pimpinan lain yg sifatnya sementara,” terangnya.
Rikval mengakui bahwa jadwal rapat Banggar pada 14 November 2025 sudah sesuai agenda Badan Musyawarah. Meski begitu, ia secara sadar tetap memilih untuk melancong ke Jogja.
“Tanggal 14 November 2025 itu masuk agenda Badan Musyawarah untuk pelaksanaan rapat banggar dan saya tanda tangani surat undangannya. Bersamaan dengan itu saya menghadiri undangan resmi bukan pribadi,” bantahnya.
Alasan Rikval tetap hadir acara tak urgent tersebut, agar keprotokolan tetap jalan dalam rangka menjaga hubungan dan marwah lembaga tanpa mengabaikan kewajiban fungsi DPRD.
“Kalau rapat di tunda, itu sama saja mengganggu terhadap agenda pembahasan anggaran kota.” katanya.
Rikval jelas menyalahkan pimpinan lain di DPRD yang sengaja menunda rapat anggaran hingga terjadi kehaduah. Menuduh ada misi tertentu yang lebih utama untuk dibawa.
“Saya menyimpulkan, mungkin rapat itu sengaja ditunda oleh Wakil Ketua, Bapak Isnaini karena ada sesuatu hal yang lebih diprioritaskan. Kehadiran Ketua yang mewakili lembaga hanya dikambinghitamkan untuk menjustifikasi penundaan itu. Ini menunjukkan, ada pihak yang menghalangi pembahasan demi kepentingan lain.” tuduh Rikval.
Atas situasi yang berkembang, Rikval menyampaikan permohonan maaf kepada publik.
“Saya memohon maaf kepada masyarakat atas situasi gaduh ini. Sumber kegaduhan ini jelas berasal dari lingkungan gedung ini sendiri,” ujar Rikval.
Tuduhan keras disampaikan Rikval, bahwa ada oknum legislator yang menjadi ‘makelar isu’ yang kepentingannya tidak diakomodir.