BANJARMASIN – Puluhan buruh yang tergabung dalam DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat, Rabu (10/11) siang.
Ada enam tuntutan yang mereka suarakan kepada pemerintah, salah satunya adalah soal kenaikan gajih Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalsel tahun 2022.
Mereka berharap ada kenaikan untuk UMP kisaran 5 hingga 8 persen pada tahun depan. Hal itu didasari dari data Badan Pusat Statistik terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melesat diangka 7,07 persen pada kuartal II 2021.
“Kita pada dasarnya menuntut untuk kenaikan UMP tahun 2022 naik dan itu harga mati,” tegas kordinator aksi sekaligus ketua FSPMI Kalsel Yoeyoen Indharto.
“Jangan karena COVID-19 dijadikan alasan untuk tidak naik, apalagi sekarang dengan anak-anak banyak sekolah dirumah tentu biaya juga semakin membengkak,” lanjutnya.
Pihaknya juga menilai anggota DPRD Kalsel terkesan tak berani menyatakan sikap terkait kenaikan UMP.
“Harusnya mereka berani, kawan – kawan di DPRD harus berani menyatakan untuk naik. Soal angka kenaikan kan masih bisa dibicarakan,” pungkasnya.
Hingga berita ini dirilis, pihak pendemo melakukan mediasi dengan pihak DPRD Kalsel Komisi 4 yang juga langsung menghadapi aksi unjuk rasa.
(ALV/MMO)
