Wali Kota Banjarmasin Hadiri Munas APEKSI 2025: Isu Sampah Jadi Atensi, Target “Zero-Waste” 2029 Diangkat

Foto : Wali Kota Banjarmasin, H.Muhammad Yamin HR dalam Munas Apeksi VII. (prokom)

SURABAYA – Di tengah gegap gempita pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) ke-VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2025 yang digelar di Grand City Mall Surabaya, Kamis (8/5/2025), perhatian para kepala daerah justru tertuju pada satu isu krusial: sampah.

Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR, turut hadir bersama rombongan pejabat Pemerintah Kota Banjarmasin. Ia bergabung bersama para wali kota dari seluruh Indonesia dalam pembukaan resmi Munas bertema “Dari APEKSI untuk Negeri.”

Acara ini dibuka dengan khidmat lewat lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars APEKSI, lalu dilanjutkan sambutan oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, dan Ketua APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

Dalam sambutannya, Eri Cahyadi menegaskan bahwa Munas APEKSI bukan sekadar ajang temu kangen para wali kota, tapi forum strategis untuk menyamakan arah pembangunan nasional. Salah satu fokus utama yang langsung mendapat sorotan adalah persoalan pengelolaan sampah, yang menjadi PR besar bagi kota-kota di Indonesia.

“Target nasional adalah sampah harus sudah dikelola dengan baik sebelum 2029. Kita bicara soal zero-waste, bukan hanya program seremonial. Ini bagian dari amanat RPJMN yang harus kita gerakkan bersama,” tegas Eri, mengajak seluruh wali kota untuk menyatukan langkah dalam isu strategis ini.

Isu lain yang ikut dibahas meliputi pengembangan sekolah rakyat di tengah keterbatasan lahan kota, serta penguatan koperasi Merah Putih sebagai langkah konkret mengatasi kemiskinan dan menjaga stabilitas ekonomi warga.

Wali Kota Yamin, disebut sangat mendukung arah pembahasan Munas yang selaras dengan program Pemkot Banjarmasin, terutama dalam hal pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Munas APEKSI VII ini akan berlangsung hingga 10 Mei 2025, dengan serangkaian forum diskusi, sidang pleno, hingga penandatanganan komitmen bersama antar kepala daerah.