DALAM rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan program kesehatan reproduksi di daerah, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Workshop Teknis Pemanfaatan Aplikasi Program Kesehatan Reproduksi bagi para pengelola program di dinas jesehatan serta Puskesmas kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Kegiatan ini resmi dibuka secara daring oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Diauddin
Dalam sambutannya, Diauddin menyampaikan bahwa workshop ini merupakan langkah strategis untuk mendukung upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), serta prevalensi stunting di Kalimantan Selatan.
Menurutnya, upaya perbaikan harus dimulai sejak masa pra-kehamilan dengan pendekatan intervensi yang menyeluruh dan berkelanjutan.
“Memasuki periode RPJMN 2025–2029, kita dihadapkan pada tantangan untuk mencapai target-target indikator kesehatan nasional. Oleh karena itu, perlu adanya pendalaman terhadap indikator, strategi implementasi yang tepat, serta mekanisme pencapaian yang lebih terukur,” ungkap Diauddin, Senin (6/10/2025)
Ia menambahkan bahwa dalam rangka memastikan capaian target-target tersebut, dibutuhkan sistem monitoring yang andal.
Hal ini mencakup ketersediaan platform pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi serta dapat diakses secara langsung oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti Puskesmas.
Workshop ini bertujuan memperkuat koordinasi antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas agar pengelolaan data pasien dapat dilakukan secara lebih efisien, akurat, dan transparan.
Pemanfaatan aplikasi ini diharapkan mampu mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data dalam penyusunan program dan intervensi kesehatan.
Acara yang diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai kabupaten/kota ini mencakup sesi pelatihan teknis, simulasi penggunaan aplikasi, hingga diskusi bersama untuk mengidentifikasi tantangan dan solusi di lapangan.
Dengan adanya workshop ini, Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan berharap seluruh pengelola program kesehatan reproduksi di daerah dapat lebih siap menghadapi tantangan RPJMN mendatang dan berkontribusi secara nyata dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat.(MC Kalsel/scw)
