MEMASUKI musim penghujan, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan angin puting beliung. Langkah ini dilakukan setelah berakhirnya status darurat karhutla per 30 September 2025.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel M Farhanie melalui Kabid Penanganan Bencana, Achmadi, mengatakan pihaknya tetap melakukan siaga penuh meski status darurat karhutla sudah dicabut. Menurutnya, perubahan cuaca ekstrem perlu diantisipasi sejak dini.
“Dalam beberapa hari terakhir, hujan deras dengan durasi panjang bahkan hampir seharian penuh sudah terjadi di Banjarmasin dan sekitarnya. Disertai angin kencang, kondisi ini bisa memicu banjir maupun puting beliung,” kata Achmadi, Selasa (7/10/2025).
Untuk memperkuat kesiapsiagaan, Dinsos Kalsel telah menerima tambahan logistik dari Kementerian Sosial. Bantuan ini kemudian akan didistribusikan ke sejumlah kabupaten/kota yang dinilai rawan bencana.
“Logistik ini kita siapkan di daerah rawan agar penanganan bisa lebih cepat. Jadi tidak menunggu lagi, begitu terjadi bencana, bantuan sudah ada di wilayah tersebut,” ungkapnya.
Selain distribusi logistik, Dinsos Kalsel juga melakukan pendataan ulang terhadap 44 lumbung sosial, 22 kampung siaga bencana, dan 4 kawasan siaga bencana. Pendataan ini mencakup ketersediaan logistik maupun kepengurusan yang masih aktif.
“Kalau ada pengurus lumbung sosial yang sudah tidak aktif, misalnya meninggal atau pindah, akan segera kita evaluasi. Jangan sampai program berhenti hanya karena pengurusnya tidak berjalan,” jelas Achmadi.
Tidak hanya memperkuat yang sudah ada, Dinsos Kalsel bersama Kementerian Sosial juga akan mendirikan dua kampung siaga bencana baru pada awal November 2025.
Lokasinya berada di Kecamatan Padang Batung (Kabupaten Hulu Sungai Selatan) dan Desa Kayu Rabah, Kecamatan Pandawan (Kabupaten Hulu Sungai Tengah).
“Sudah kita survei, dan memang kedua daerah ini rawan bencana, terutama banjir. Dengan adanya kampung siaga bencana baru, kapasitas masyarakat akan lebih kuat dalam menghadapi risiko,” terang Achmadi.
Ia menegaskan, seluruh upaya ini merupakan bentuk hadirnya negara dalam penanganan bencana.
“Sebagaimana arahan Bapak Gubernur, negara harus hadir di tengah masyarakat. Bencana tidak bisa dihindari, tapi kita bisa mempercepat penanganan dan mengurangi dampaknya,” pungkasnya.(MC Kalsel/rns)
