BANJARMASIN – Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Forum Rakyat Peduli Bangsa dan Negara (Forpeban) dan Pemuda Islam Kalsel, mendatangi Kantor DPRD Banjarmasin, Kamis (29/1).
Kedatangan Forpeban ke kantor wakil rakyat membawa sejumlah tuntutan diantaranya mempertanyakan kelanjutan kasus dugaan kasus tindak pindana korupsi pengadaan aplikasi, jaringan dan server untuk jenjang sekolah dasar di Dinas Pendidikan Banjarmasin tahun 2023 senilai Rp 3,1 miliar.
Tak hanya itu, Forpeban juga meminta aparat berwenang untuk menelisik dugaan oknum anggota DPRD Banjarmasin yang ikut main proyek seperti pembangunan sekolah dasar negeri dan drainase.
“Kami menduga ada oknum anggota dewan Banjarmasin yang main proyek. Saya tidak sebut nama, namun akan kami sampaikan ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin,” ucap Ketua Forpeban Don Jaya.
Diungkapkan Din Jaya, keterlibatan oknum anggota DPRD Banjarmasin dalam sebuah proyek sifatnya tidak secara langsung. Namun pihaknya meyakini jika proyek itu diserahkan ke pihak lain, karena oknum itu punya orang-orang di Dinas Pendidikan Banjarmasin.
“Contohnya SDN Karang Mekar. Itu proyek oknum anggota dewan. Semua akan kami buka di Kejaksaan Negeri Banjarmasin,” jelasnya.
Sementara itu, untuk kasus dugaan tindak pindana korupsi pengadaan aplikasi, jaringan dan server untuk jenjang sekolah dasar di Dinas Pendidikan Banjarmasin tahun 2023 senilai Rp 3,1 miliar, Din Jaya menjelaskan adanya dugaan keterlibatan sejumlah oknum anggota DPRD Banjarmasin yang pada tahun 2023 lalu duduk sebagai Anggota Badan Anggaran (Banggar).
‘Tidak perlu saya sebutkan namanya. Semua akan kami ungkap di Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Kami berharap kasus ini segara diungkap aparat berwenang,” harapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Banjarmasin Rikval Fachruri mengaku belum mengetahui adanya dugaan oknum anggota DPRD Banjarmasin yang diduga main proyek di Banjarmasin.
“Saya belum tahu soal itu. Nanti kami coba peringatkan jika memang ada,” tutupnya.
(MMO/ABD)